Kenampakanbuatan di Indonesia adalah waduk, kebun binatang, pelabuhan, dan pemukiman penduduk. 1. Waduk. Waduk adalah sebuah tempat penampungan air raksasa yang di buat oleh manusia. Selain itu, waduk juga sebagai penghalang aliran air sungai, sehingga aliran menjadi meninggi dan terlihat seperti danau yang besar.Bentang alam yang cocok dijadikan sebagai daerah industri adalah? dataran rendah pegunungan dataran tinggi lembah Kunci jawabannya adalah A. dataran rendah. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bentang alam yang cocok dijadikan sebagai daerah industri adalah dataran rendah.
Bentangalam Vietnam lainnya yang cocok sebagai tujuan wisata di Vietnam Toppers selanutnya adalah Gunung Marble. Berlokasi di kawasan Ngũ Hành Sơn, selatan kota Da Nang, Vietnam, kamu bisa menikmati panorama gugusan 5 bukit yang melambangkan lima elemen serta menjelajahi gua serta patung Buddha yang terdapat didalamnya.Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya alam. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompetisi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepentingan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integratif, menjawab tantangan tata ruang, memperhatikan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepentingan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free HEADLINEKABAR TPBPENDEKATAN BENTANG ALAM UNTUK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG INTEGRATIFPandemi COVID-19 yang sedang terjadi mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian integral sistem rumah tangga alam. Alam adalah ruang interaksi biok dan abiok. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kejadian alam. Kehidupan manusia akan selalu dipengaruhi ekosistem di sekitarnya, mulai dari unsur biologi seper dari wabah penyakit yang cepat menyebar dan bersifat sudden impacts atau mendadak, maupun perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan bagaimana pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan. Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantas dan kualitas sumber daya alam Yansen, 2010. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompesi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepenngan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integraf, menjawab tantangan tata ruang, memperhakan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepenngan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Dalam era otonomi, tantangan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi lebih besar. Dalam dua dekade terakhir, otonomi daerah telah melahirkan dua konskuensi bagi pembangunan regional. Pada satu sisi, ini merupakan peluang signifikan bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan akvitas sosial-ekonomi di daerah-daerah Takahashi and Legowo 2004. Namun, di sisi lain otonomi daerah juga dapat menciptakan kedakjelasan polik, kurangnya penegakan hukum dan peningkatan kedakamanan hak-hak adalah salah satu media informasi dari program LOCALISE SDGs, sebuah program kolaborasi UCLG ASPAC dan APEKSI dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa, dalam menyampaikan informasi terkait dinamika pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB atau Sustainable Development Goals SDGs kepada rekan-rekan mitra LOCALISE SDGs 16 provinsi, 14 kota dan lembaga-lembaga asosiasi pemerintah daerah, serta pemerintah daerah non-mitra, dan aktor non-pemerintah mitra media dan masyarakat.Kabar TPB berupaya untuk menyampaikan berbagai informasi dan pihak-pihak lain yang bekerja untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan di mengundang para pembaca foto yang dilengkapi dengan terkait pelaksanaan TPB melalui email knowledge_management Kabar TPB dapat 4/MEI/2020Susunan Redaksi Penasehat UCLG ASPAC - APEKSI, Kontributor Sri Indah Wibinastiti SIW, Aniessa Delima Sari ADS, Teguh Ardhiwiratno TA, Vidya Kartika VK, Sitti Aminah Syahidah SAS.Kontributor Tamu Bernadette Christi Paramitha Santosa BCPS, Jeri Irmansyah JI dan Yansen serta konflik lokal Resosudarmo 2005. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, polik transaksional serta kurang efekfnya kontrol dari legislaf, pemerintah pusat dan masyarakat sipil memberikan tempat sempurna bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi. Seawan dan Hadi 2007 menemukan bahwa kebijakan dan program lingkungan di Indonesia saat ini sangat lemah, sehingga memberikan peran yang sangat dominan bagi pemerintah. Keterlibatan masyarakat sipil dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan dipinggirkan. Tak heran, perhaan yang kurang pada isu-isu seper hak dan keadilan lingkungan melahirkan konflik lingkungan dan sosial yang lebih kompleks di daerah-daerah di Indonesia. Tentu saja tetap ada peluang untuk memperbaiki itu semua, walaupun daklah dengan mudahnya dapat diimplementasikan. Karena pembangunan Indonesia banyak bertumpu pada sumber daya lahan, maka sesungguhnya kita memerlukan basis pembagian lahan land allocaon yang lebih adil. Program reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah memang salah satu alternaf solusi. Ini juga adalah bentuk implementasi sila kelima Pancasila. Terkait reforma agraria, ada banyak hal yang harus diperhakan, misalnya data dan peta dasar pertanahan, bidang tanah berserfikat, sektor kehutanan serta permasalahan tanah adat dan ulayat. Di sektor kehutanan juga diimplementasi program perhutanan sosial sebagai bagian dari reform menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang lebih baik tentu ada banyak hal yang harus diperhakan. Peran pemerintah daerah dan pusat harus dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah juga jangan terlalu mudah mengeluarkan izin untuk eksploitasi sumber daya alam tanpa kajian yang mendalam. Secara mendasar, apa yang harus dilakukan adalah membangun keseimbangan antara kebutuhan masyarakat people, keuntungan ekonomi profit dan kepenngan penyelamatan ekologi planet. Bentuk-bentuk pengelolaan berbasis komunitas harus terus ditumbuhkan, didukung dan dikembangkan. Keka mendiskusikan eksploitasi sumber daya alam, kita selalu dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi sektor swasta di satu sisi dan memperhakan hak masyarakat di sisi lain. Betul kita membutuhkan sektor swasta sebagai pihak kega yang dapat menyediakan dukungan finansial. Namun, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang lebih integraf dalam mengelola sumber daya alam/lahan sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan regional di Indonesia. Dalam pembangunan yang berbasis sumber daya alam atau lahan, maka pendekatan bentang alam landscape approach merupakan kunci untuk menjamin keluaran yang seimbang. Menurut FAO 2012, pendekatan bentang alam melibatkan proses-proses skala besar dengan cara yang terintegrasi dan mul-disiplin, serta mengkombinasikan manajemen sumber daya alam dengan permbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekosistem dimana dalam pendekatan bentang alam ini bisa terdapat berbagai ekosistem. Pendekatan bentang alam juga memperhakan aspek manusia dan instusinya, dengan memandang mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem, bukan hanya sebagai agen eksternal. Pendekatan bentang alam berusaha menyediakan sarana dan konsep untuk mengalokasikan dan memanajemen lahan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor pertanian, pertambangan dan penggunaan produkf lahan lainnya saling berkompesi dengan aspek lingkungan dan konservasi keragaman haya Sayer and Cassman 2013. Karena itu diperlukan kombinasi intervensi pada sebuah bentang alam tertentu untuk mendukung produkfitas yang bisa menguntungkan pihak-pihak kepenngan utama. Dalam pendekatan bentang alam, ada prinsip-prinsip yang harus diperhakan. Sayer et al. 2013 mensintesakan ada konsensus-konsensus dalam pendekatan bentang alam, yang menekankan pada manajemen adapf, pelibatan berbagai pihak kepenngan dan bertujuan banyak. Prinsip-prinsip itu melipu 1 pembelajaran berkelanjutan dan manajemen adapf; 2 k perhaan yang disepaka bersama; 3 melipu berbagai skala; 4 berfungsi banyak; 5 melintasi berbagai pihak kepenngan; 6 ada pertukaran diskusi dan wacana yang baik dan tranparan; 7 penjelasan tentang hak dan tanggung jawab; 8 monitoring yang parspatoris dan mudah diaplikasikan; 9 ketahanan dan 10 peningkatan kapasitas pihak-pihak kepen menjamin keberlangsungan sistem, maka kepenngan para pihak yang terlibat, terutama penghuni bentang alam tersebut, harus dijamin. Hal tersebut harus didukung dengan plaorms yang jelas dari para pihak kepenngan, sehingga membuat perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dapat bernegosiasi dan mengambil keputusan pada level landscape. Kebijakan publik haruslah menyentuh seluruh aspek. Ia memang mungkin harus memfasilitasi sektor swasta “the greedy”, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Tapi, masyarakat yang membutuhkan the needy juga harus diperhakan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus para pembuat kebijakan the bureucracy. Sehingga, semua pihak menjadi penng, termasuk juga masyarakat sipil lainnya community at large. Abdülhamit Çakmut, seorang sufi master dari Turki sekali berkata, “Keka keselarasan alam telah dilanggar, itulah tanda akhir zaman. Namun, kita mungkin dapat menundanya. Kita merawat tubuh agar bisa hidup lebih lama. Kita harus berbuat yang sama untuk dunia. Kalau kita menyayanginya, usahakan agar umurnya sepanjang mungkin, maka kita menunda hari kiamat”. Pada akhirnya, komitmen untuk mengimplementasikan akan menjadi penng dalam menjamin keberhasilan usaha menyeleraskan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan. Itulah esensi dari pembangunan 1berupadan Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling COVID-19 yang sedang terjadi mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian integral sistem rumah tangga alam. Alam adalah ruang interaksi biok dan abiok. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kejadian alam. Kehidupan manusia akan selalu dipengaruhi ekosistem di sekitarnya, mulai dari unsur biologi seper dari wabah penyakit yang cepat menyebar dan bersifat sudden impacts atau mendadak, maupun perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan bagaimana pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan. Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantas dan kualitas sumber daya alam Yansen, 2010. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompesi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepenngan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integraf, menjawab tantangan tata ruang, memperhakan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepenngan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Dalam era otonomi, tantangan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi lebih besar. Dalam dua dekade terakhir, otonomi daerah telah melahirkan dua konskuensi bagi pembangunan regional. Pada satu sisi, ini merupakan peluang signifikan bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan akvitas sosial-ekonomi di daerah-daerah Takahashi and Legowo 2004. Namun, di sisi lain otonomi daerah juga dapat menciptakan kedakjelasan polik, kurangnya penegakan hukum dan peningkatan kedakamanan hak-hak masyarakat serta konflik lokal Resosudarmo 2005. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, polik transaksional serta kurang efekfnya kontrol dari legislaf, pemerintah pusat dan masyarakat sipil memberikan tempat sempurna bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi. Seawan dan Hadi 2007 menemukan bahwa kebijakan dan program lingkungan di Indonesia saat ini sangat lemah, sehingga memberikan peran yang sangat dominan bagi pemerintah. Keterlibatan masyarakat sipil dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan dipinggirkan. Tak heran, perhaan yang kurang pada isu-isu seper hak dan keadilan lingkungan melahirkan konflik lingkungan dan sosial yang lebih kompleks di daerah-daerah di Indonesia. Tentu saja tetap ada peluang untuk memperbaiki itu semua, walaupun daklah dengan mudahnya dapat diimplementasikan. Karena pembangunan Indonesia banyak bertumpu pada sumber daya lahan, maka sesungguhnya kita memerlukan basis pembagian lahan land allocaon yang lebih adil. Program reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah memang salah satu alternaf solusi. Ini juga adalah bentuk implementasi sila kelima Pancasila. Terkait reforma agraria, ada banyak hal yang harus diperhakan, misalnya data dan peta dasar pertanahan, bidang tanah berserfikat, sektor kehutanan serta permasalahan tanah adat dan ulayat. Di sektor kehutanan juga diimplementasi program perhutanan sosial sebagai bagian dari reform menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang lebih baik tentu ada banyak hal yang harus diperhakan. Peran pemerintah daerah dan pusat harus dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah juga jangan terlalu mudah mengeluarkan izin untuk eksploitasi sumber daya alam tanpa kajian yang mendalam. Secara mendasar, apa yang harus dilakukan adalah membangun keseimbangan antara kebutuhan masyarakat people, keuntungan ekonomi profit dan kepenngan penyelamatan ekologi planet. Bentuk-bentuk pengelolaan berbasis komunitas harus terus ditumbuhkan, didukung dan dikembangkan. Keka mendiskusikan eksploitasi sumber daya alam, kita selalu dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi sektor swasta di satu sisi dan memperhakan hak masyarakat di sisi lain. Betul kita membutuhkan sektor swasta sebagai pihak kega yang dapat menyediakan dukungan finansial. Namun, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang lebih integraf dalam mengelola sumber daya alam/lahan sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan regional di Indonesia. Dalam pembangunan yang berbasis sumber daya alam atau lahan, maka pendekatan bentang alam landscape approach merupakan kunci untuk menjamin keluaran yang seimbang. Menurut FAO 2012, pendekatan bentang alam melibatkan proses-proses skala besar dengan cara yang terintegrasi dan mul-disiplin, serta mengkombinasikan manajemen sumber daya alam dengan permbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekosistem dimana dalam pendekatan bentang alam ini bisa terdapat berbagai ekosistem. Pendekatan bentang alam juga memperhakan aspek manusia dan instusinya, dengan memandang mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem, bukan hanya sebagai agen eksternal. Pendekatan bentang alam berusaha menyediakan sarana dan konsep untuk mengalokasikan dan memanajemen lahan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor pertanian, pertambangan dan penggunaan produkf lahan lainnya saling berkompesi dengan aspek lingkungan dan konservasi keragaman haya Sayer and Cassman 2013. Karena itu diperlukan kombinasi intervensi pada sebuah bentang alam tertentu untuk mendukung produkfitas yang bisa menguntungkan pihak-pihak kepenngan utama. Dalam pendekatan bentang alam, ada prinsip-prinsip yang harus diperhakan. Sayer et al. 2013 mensintesakan ada konsensus-konsensus dalam pendekatan bentang alam, yang menekankan pada manajemen adapf, pelibatan berbagai pihak kepenngan dan bertujuan banyak. Prinsip-prinsip itu melipu 1 pembelajaran berkelanjutan dan manajemen adapf; 2 k perhaan yang disepaka bersama; 3 melipu berbagai skala; 4 berfungsi banyak; 5 melintasi berbagai pihak kepenngan; 6 ada pertukaran diskusi dan wacana yang baik dan tranparan; 7 penjelasan tentang hak dan tanggung jawab; 8 monitoring yang parspatoris dan mudah diaplikasikan; 9 ketahanan dan 10 peningkatan kapasitas pihak-pihak kepen menjamin keberlangsungan sistem, maka kepenngan para pihak yang terlibat, terutama penghuni bentang alam tersebut, harus dijamin. Hal tersebut harus didukung dengan plaorms yang jelas dari para pihak kepenngan, sehingga membuat perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dapat bernegosiasi dan mengambil keputusan pada level landscape. Kebijakan publik haruslah menyentuh seluruh aspek. Ia memang mungkin harus memfasilitasi sektor swasta “the greedy”, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Tapi, masyarakat yang membutuhkan the needy juga harus diperhakan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus para pembuat kebijakan the bureucracy. Sehingga, semua pihak menjadi penng, termasuk juga masyarakat sipil lainnya community at large. Abdülhamit Çakmut, seorang sufi master dari Turki sekali berkata, “Keka keselarasan alam telah dilanggar, itulah tanda akhir zaman. Namun, kita mungkin dapat menundanya. Kita merawat tubuh agar bisa hidup lebih lama. Kita harus berbuat yang sama untuk dunia. Kalau kita menyayanginya, usahakan agar umurnya sepanjang mungkin, maka kita menunda hari kiamat”. Pada akhirnya, komitmen untuk mengimplementasikan akan menjadi penng dalam menjamin keberhasilan usaha menyeleraskan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan. Itulah esensi dari pembangunan 2 Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling COVID-19 yang sedang terjadi mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian integral sistem rumah tangga alam. Alam adalah ruang interaksi biok dan abiok. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kejadian alam. Kehidupan manusia akan selalu dipengaruhi ekosistem di sekitarnya, mulai dari unsur biologi seper dari wabah penyakit yang cepat menyebar dan bersifat sudden impacts atau mendadak, maupun perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang. Karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan bagaimana pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang kita lakukan. Tujuan utama pemanfaatan sumber daya alam adalah kemanfaatan masyarakat. Namun, ekpsloitasi yang masif berkonsekuensi pada penurunan kuantas dan kualitas sumber daya alam Yansen, 2010. Saat ini, ada konfrontasi antara pembangunan skala besar dengan peningkatan kompesi akan pangan, air dan energi. Tanpa inovasi pendekatan yang radikal, kita tak akan mampu menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengurangi resiko degradasi lingkungan. Jika hanya paradigma ekonomi jangka pendek yang lebih dominan, maka kepenngan jangka panjang pembangunan regional akan terkorbankan. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih integraf, menjawab tantangan tata ruang, memperhakan daya dukung ekosistem, dan memaduserasikan kepenngan berbagai pihak. Inilah salah satu esensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB terkait ekosistem, baik ekosistem daratan maupun ekosistem laut. Dalam era otonomi, tantangan pengelolaan sumber daya alam ini menjadi lebih besar. Dalam dua dekade terakhir, otonomi daerah telah melahirkan dua konskuensi bagi pembangunan regional. Pada satu sisi, ini merupakan peluang signifikan bagi daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih mandiri. Hal ini dapat mengarah kepada peningkatan akvitas sosial-ekonomi di daerah-daerah Takahashi and Legowo 2004. Namun, di sisi lain otonomi daerah juga dapat menciptakan kedakjelasan polik, kurangnya penegakan hukum dan peningkatan kedakamanan hak-hak BAHAN BACAANFAO. 2012. Mainstreaming climate-smart agriculture into a broader landscape approach. Background paper for the Second Global Conference on Agriculture, Food `Security and Climate Change. Hanoi, Vietnam. Resosudarmo, B. P. 2005. The Polics and Economics of Indonesia's Natural Resources. ISEAS, Singapore. Sayer J, Sunderland T, Ghazoul J, Pfund J-L, Sheil D, Meijaard E, Ventera M, Boedhihartono A. K, Day M, Garcia C, van Oosten C and Buck L. E. 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservaon, and other compeng land uses. PNAS, 110 8349–8356Sayer J and Cassman K. G. 2013. Agricultural innovaon to protect the environment. PNAS, 110 8345–8348Seawan, B and Hadi, 2007. Regional autonomy and local resource management in Indonesia. Asia Pacific Viewpoint, 48 M and Legowo, 2004. Regional Autonomy and Socio-Economic Development in Indonesia-Case Studies of Seven Provinces. IDE-JETO. Chiba, JapanYansen. 2010. Natural resource exploitaon is a short-way. The Jakarta Post, 22 February serta konflik lokal Resosudarmo 2005. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, polik transaksional serta kurang efekfnya kontrol dari legislaf, pemerintah pusat dan masyarakat sipil memberikan tempat sempurna bagi tumbuh dan berkembangnya korupsi. Seawan dan Hadi 2007 menemukan bahwa kebijakan dan program lingkungan di Indonesia saat ini sangat lemah, sehingga memberikan peran yang sangat dominan bagi pemerintah. Keterlibatan masyarakat sipil dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan dipinggirkan. Tak heran, perhaan yang kurang pada isu-isu seper hak dan keadilan lingkungan melahirkan konflik lingkungan dan sosial yang lebih kompleks di daerah-daerah di Indonesia. Tentu saja tetap ada peluang untuk memperbaiki itu semua, walaupun daklah dengan mudahnya dapat diimplementasikan. Karena pembangunan Indonesia banyak bertumpu pada sumber daya lahan, maka sesungguhnya kita memerlukan basis pembagian lahan land allocaon yang lebih adil. Program reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah memang salah satu alternaf solusi. Ini juga adalah bentuk implementasi sila kelima Pancasila. Terkait reforma agraria, ada banyak hal yang harus diperhakan, misalnya data dan peta dasar pertanahan, bidang tanah berserfikat, sektor kehutanan serta permasalahan tanah adat dan ulayat. Di sektor kehutanan juga diimplementasi program perhutanan sosial sebagai bagian dari reform menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lahan yang lebih baik tentu ada banyak hal yang harus diperhakan. Peran pemerintah daerah dan pusat harus dijalankan dengan baik. Pemerintah daerah juga jangan terlalu mudah mengeluarkan izin untuk eksploitasi sumber daya alam tanpa kajian yang mendalam. Secara mendasar, apa yang harus dilakukan adalah membangun keseimbangan antara kebutuhan masyarakat people, keuntungan ekonomi profit dan kepenngan penyelamatan ekologi planet. Bentuk-bentuk pengelolaan berbasis komunitas harus terus ditumbuhkan, didukung dan dikembangkan. Keka mendiskusikan eksploitasi sumber daya alam, kita selalu dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengakomodasi sektor swasta di satu sisi dan memperhakan hak masyarakat di sisi lain. Betul kita membutuhkan sektor swasta sebagai pihak kega yang dapat menyediakan dukungan finansial. Namun, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Karena itu, pendekatan yang lebih integraf dalam mengelola sumber daya alam/lahan sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan regional di Indonesia. Dalam pembangunan yang berbasis sumber daya alam atau lahan, maka pendekatan bentang alam landscape approach merupakan kunci untuk menjamin keluaran yang seimbang. Menurut FAO 2012, pendekatan bentang alam melibatkan proses-proses skala besar dengan cara yang terintegrasi dan mul-disiplin, serta mengkombinasikan manajemen sumber daya alam dengan permbangan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pendekatan ekosistem dimana dalam pendekatan bentang alam ini bisa terdapat berbagai ekosistem. Pendekatan bentang alam juga memperhakan aspek manusia dan instusinya, dengan memandang mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem, bukan hanya sebagai agen eksternal. Pendekatan bentang alam berusaha menyediakan sarana dan konsep untuk mengalokasikan dan memanajemen lahan untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor pertanian, pertambangan dan penggunaan produkf lahan lainnya saling berkompesi dengan aspek lingkungan dan konservasi keragaman haya Sayer and Cassman 2013. Karena itu diperlukan kombinasi intervensi pada sebuah bentang alam tertentu untuk mendukung produkfitas yang bisa menguntungkan pihak-pihak kepenngan utama. Dalam pendekatan bentang alam, ada prinsip-prinsip yang harus diperhakan. Sayer et al. 2013 mensintesakan ada konsensus-konsensus dalam pendekatan bentang alam, yang menekankan pada manajemen adapf, pelibatan berbagai pihak kepenngan dan bertujuan banyak. Prinsip-prinsip itu melipu 1 pembelajaran berkelanjutan dan manajemen adapf; 2 k perhaan yang disepaka bersama; 3 melipu berbagai skala; 4 berfungsi banyak; 5 melintasi berbagai pihak kepenngan; 6 ada pertukaran diskusi dan wacana yang baik dan tranparan; 7 penjelasan tentang hak dan tanggung jawab; 8 monitoring yang parspatoris dan mudah diaplikasikan; 9 ketahanan dan 10 peningkatan kapasitas pihak-pihak kepen menjamin keberlangsungan sistem, maka kepenngan para pihak yang terlibat, terutama penghuni bentang alam tersebut, harus dijamin. Hal tersebut harus didukung dengan plaorms yang jelas dari para pihak kepenngan, sehingga membuat perwakilan pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dapat bernegosiasi dan mengambil keputusan pada level landscape. Kebijakan publik haruslah menyentuh seluruh aspek. Ia memang mungkin harus memfasilitasi sektor swasta “the greedy”, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Tapi, masyarakat yang membutuhkan the needy juga harus diperhakan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus para Wabah Virus Corona yang juga dikenal Pandemi COVID-19 telah mengubah agenda pembangunan di seluruh dunia. Penyebaran virus yang terbilang sangat cepat dan membuat seluruh pihak seakan berlari mencari solusi untuk mengakhiri pandemi ini, sambil juga bersiap untuk menghadapi pemulihan pasca-pandemi. Pemerintah daerah, sebagai garda depan pembangunan, terpaksa harus bisa beradaptasi dengan cepat. Pemerintah daerah di Indonesia, sejalan dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan, telah melakukan berbagai inisiaf lokal untuk memerangi virus sambil mengatasi dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Pada liputan khusus kali ini, m KABAR TPB mengangkat inisiaf dari Kota Tangerang, Kota Semarang dan Kota Surabaya dalam memerangi COVID-19, serta mengulas sedikit aplikasi yang digunakan mitra LOCALISE SDGs untuk memantau laju penyebaran COVID-19 serta panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menghadapi Pandemi Kota Tangerang telah memprakarsai program Kampung Siaga Corona terutama karena wilayah Kota Tangerang berbatasan dengan DKI Jakarta, sebagai episentrum COVID-19. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal dan meningkatkan kesadaran mereka akan gaya hidup bersih dan sehat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Selain itu, program ini juga menargetkan peningkatan sistem keamanan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat dan penyebaran informasi yang luas untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Program ini juga telah membentuk satuan tugas di ngkat lingkungan, yang melipu petugas kesehatan, TNI, dan KHUSUSKota TangerangMenyikapi meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki gejala yang COVID-19 atau disebut Pasien Dalam Pengawasan PDP, Walikota Semarang mengalihfungsikan rumah dinas walikota dan fasilitas pusat pelahan milik Pemerintah Kota Semarang menjadi ruang isolasi yang masing-masing berkapasitas 110 tempat dur dan 95 tempat dur. Dengan bertambahnya fasilitas isolasi ini, rumah sakit dapat fokus merawat pasien yang secara posif terinfeksi COVID-19. Pemerintah Kota Semarang, selain menyediakan fasilitas tambahan ini, juga menyemprotkan desinfektan di penjuru kota sebagai ndakan prevenf terhadap penularan virus di tempat SemarangINISIATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMERANGI PANDEMI COVID 19. pembuat kebijakan the bureucracy. Sehingga, semua pihak menjadi penng, termasuk juga masyarakat sipil lainnya community at large. Abdülhamit Çakmut, seorang sufi master dari Turki sekali berkata, “Keka keselarasan alam telah dilanggar, itulah tanda akhir zaman. Namun, kita mungkin dapat menundanya. Kita merawat tubuh agar bisa hidup lebih lama. Kita harus berbuat yang sama untuk dunia. Kalau kita menyayanginya, usahakan agar umurnya sepanjang mungkin, maka kita menunda hari kiamat”. Pada akhirnya, komitmen untuk mengimplementasikan akan menjadi penng dalam menjamin keberhasilan usaha menyeleraskan pembangunan ekonomi dan penyelamatan lingkungan. Itulah esensi dari pembangunan Tamu Yansen Dosen Kehutanan Universitas Bengkulu dan Adjunct Assoc Professor Ecosystem Management Universit y of New England Australia, Senior Researcher SDGs Center Universitas Bengkulu dan dapat dihubungi melalui personal website Siaga Corona Kota Tangerang Sumber Pemkot TangerangNewsleer 3 Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling Surabaya, di bawah kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini, yang juga merupakan Presiden UCLG ASPAC, telah mengalihfungsikan halaman depan Balai Kota Surabaya menjadi dapur umum. Dapur umum ini adalah upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk memaskan asupan protein yang cukup untuk warga kota untuk meningkatkan imunitas dan mencegah infeksi COVID-19. Dapur Umum Kota Surabaya mendistribusikan telur rebus dan minuman jamu tradisional yang disebut Pokak kepada warga kota, terutama untuk mereka yang nggal di daerah Daerah sebagai garda depan dalam upaya pemberantasan COVID-19 tentunya membutuhan arahan yang tepat agar upaya yang dilakukan menghasilkan dampak yang maksimal dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga negara yang menjadi hulu koordinasi kerja-kerja Pemerintah Daerah telah memberikan arahan dalam menghadapi COVID-19 melalui buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19’. Pedoman yang terdiri dari 8 bab ini memberikan panduan mulai dari mengenali COVID-19 dan karakterisknya, kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19, hingga strategi migasi, penguatan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pengendalian COVID-19 serta kesiapsiagaan desa dalam menghadapi P a n d e m i COVID-19. Pada akhir bab, terlampir Pemerintah Daerah membuka kesempatan bagi publik untuk turut memantau perkembangan kasus COVID-19. Provinsi DKI Jakarta, sebagai pusat pandemi, telah mengembangkan hps// tepat setelah Pemerintah secara resmi mengumumkan adanya pasien posif COVID-19 untuk pertama kalinya. Kemudian diiku oleh Provinsi Jawa Barat dengan hps// Provinsi Jawa Tengah dengan hps// Menurut data dari Hub InaCOVID-19, Portal GIS Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, mitra kerja LOCALISE SDGs yang telah memiliki dashboard untuk melakukan monitoring data di ngkat provinsi antara lain adalah Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, NTB, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Depan Hub InaCOVID 19Kota SurabayaMonitoring Data COVID-19Buku Panduan Umum Menghadapi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerahprotokol penng dan informasi penng dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dari WHO, Kementerian Kesehatan dan itu, di ngkat regional, United Cies and Local Governments Asia Pacific UCLG ASPAC turut mendukung upaya pemerintah daerah di Kawasan Asia Pasifik yang menjadi anggotanya dalam menghadapi COVID-19 dengan menerbitkan buku berjudul "COVID-19 What Local Governments Need to Know A Brief Guide for and Lessons Learnt from Local Governments in Asia" yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dapat diakses melalui hps// Pedoman yang berisi empat bagian besar ini selain menjelaskan tentang COVID-19 dan protokol penng dari WHO juga menjelaskan apa ndakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah selama masa tanggap darurat COVID-19, serta pembelajaran penanganan COVID-19 dari Pemerintah Daerah yang menjadi anggota UCLG wadah masyarakat internasional, PBB telah lebih dahulu mengeluarkan laporan yang berisi seruan bagi bagi seluruh negara di dunia untuk bersatu dalam menghadapi COVID-19, yang disebut-sebut lebih dari sekedar dari krisis kesehatan dunia, dan merupakan krisis kemanusiaan. Warga Surabaya Mendapatkan Minuman Pokak Sumber Twier S apaWargaSbyLaporan ini berjudul “Shared Responsibility, Global Solidarity Responding to the Social-Economic Impacts of COVID-19” dan terbagi menjadi lima bagian besar. Diawali dengan penjelasan sikap PBB dan seruan bagi dunia untuk merespon cepat agar dapat segera mengakhiri pandemi ini, kemudian dampak sosial, ekonomi serta muldimensi dari COVID-19 yang termasuk didalamnya dampak pada implementasi TPB dan Perjanjian Paris, solusi berkelanjutan untuk menghadapi COVID-19 di ngkat global, regional dan nasional, serta kerja sama untuk mempercepat respon global tehadap COVID-19. Laporan ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Pandemi COVID-19 sebuah momen penng dalam dunia dan dunia akan melewa momen yang juga disebut dengan krisis kemanusian. SASNewsleer 4 Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling Daerah sebagai garda depan dalam upaya pemberantasan COVID-19 tentunya membutuhan arahan yang tepat agar upaya yang dilakukan menghasilkan dampak yang maksimal dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga negara yang menjadi hulu koordinasi kerja-kerja Pemerintah Daerah telah memberikan arahan dalam menghadapi COVID-19 melalui buku Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19’. Pedoman yang terdiri dari 8 bab ini memberikan panduan mulai dari mengenali COVID-19 dan karakterisknya, kebijakan penanganan dan pengendalian COVID-19, hingga strategi migasi, penguatan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pengendalian COVID-19 serta kesiapsiagaan desa dalam menghadapi P a n d e m i COVID-19. Pada akhir bab, terlampir Sumber1. hps// hps// hps// hps// hps// Web-share 02 “Local Government Acon on COVID 19” oleh UCLG ASPAC, 9 April hps// hps// hps// penng dan informasi penng dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dari WHO, Kementerian Kesehatan dan itu, di ngkat regional, United Cies and Local Governments Asia Pacific UCLG ASPAC turut mendukung upaya pemerintah daerah di Kawasan Asia Pasifik yang menjadi anggotanya dalam menghadapi COVID-19 dengan menerbitkan buku berjudul "COVID-19 What Local Governments Need to Know A Brief Guide for and Lessons Learnt from Local Governments in Asia" yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dapat diakses melalui hps// Pedoman yang berisi empat bagian besar ini selain menjelaskan tentang COVID-19 dan protokol penng dari WHO juga menjelaskan apa ndakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah selama masa tanggap darurat COVID-19, serta pembelajaran penanganan COVID-19 dari Pemerintah Daerah yang menjadi anggota UCLG wadah masyarakat internasional, PBB telah lebih dahulu mengeluarkan laporan yang berisi seruan bagi bagi seluruh negara di dunia untuk bersatu dalam menghadapi COVID-19, yang disebut-sebut lebih dari sekedar dari krisis kesehatan dunia, dan merupakan krisis kemanusiaan. Laporan ini berjudul “Shared Responsibility, Global Solidarity Responding to the Social-Economic Impacts of COVID-19” dan terbagi menjadi lima bagian besar. Diawali dengan penjelasan sikap PBB dan seruan bagi dunia untuk merespon cepat agar dapat segera mengakhiri pandemi ini, kemudian dampak sosial, ekonomi serta muldimensi dari COVID-19 yang termasuk didalamnya dampak pada implementasi TPB dan Perjanjian Paris, solusi berkelanjutan untuk menghadapi COVID-19 di ngkat global, regional dan nasional, serta kerja sama untuk mempercepat respon global tehadap COVID-19. Laporan ini diakhiri dengan pernyataan bahwa Pandemi COVID-19 sebuah momen penng dalam dunia dan dunia akan melewa momen yang juga disebut dengan krisis kemanusian. SASNewsleer 5INFOGRAFIS Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling hp// 2. hps//ja hps//ja dari Kementrian Kelautan dan Perikanan KKP yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 menyebutkan bahwa Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton. Di sisi lain, beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing. Maraknya prakk IUU fishing illegal, unreported, inregulated fishing atau praktek penangkapan illegal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia WPPNRI, baik oleh kapal kapal perikanan Indonesia KII maupun oleh kapal-kapal perikanan asing KIA berkontribusi pada gejala tersebut dan menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kondisi ini juga dialami oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP Jawa Perikanan dan Kelautan DKP Provinsi Jawa Timur kemudian membuat terobosan baru pada tahun 2016. Terobosan tersebut adalah inovasi underwater restocking UWR yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem laut dengan menenggelamkan modul rumah ikan sedalam 10 hingga 15 meter. Modul rumah ikan lalu dibiarkan selama ga KABAR DAERAHUNDERWATER RESTOCKING, SOLUSI JAWA TIMUR UNTUK PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIAbulan. Pada bulan kega, pihak DKP Jam menebarkan benih ikan ke dalam modul rumah ikan tersebut. Program UWR DKP Jawa Timur ini mencakup 85 modul rumah ikan dan 10 ribu hingga 15 ribu benih ikan sebagai bekal awal untuk melaksanakan program Tuban, Probolinggo, Situbondo, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Sumenep, dan Pamekasan adalah kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan UWR. Pada tahun yang sama para nelayan yang berada di Banyuwangi sudah mulai merasakan manfaat dari program ini. Hasil tangkapan ikan mereka mengalami kenaikan dari 1-1,5 kg per hari menjadi 100 kg per UWR Provinsi Jawa Timur yang merefleksikan pencapaian TPB 14 tentang Ekosistem Laut, mendorong Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memilih provinsi yang berada di ujung mur Pulau Jawa ini untuk mewakili Indonesia dalam ajang kompesi internasional untuk pelayanan publik, United Naons of Public Service Awards UNPSA 2019 di Azerbaijan. SAS, VKSumber hps// 6TENTANG LOCALISE SDGsProgram LOCALISE SDGs adalah upaya bersama UCLG ASPAC dan APEKSI untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan asosiasi pemerintah daerah dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB Uni Eropa. Program ini mencakup 16 provinsi, 14 kota di Indonesia dan lima asosiasi pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas yang pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi TPB. Selain mendukung akselerasi pencapaian seluruh TPB, mendukung TPB 17 Kemitraan untuk Diplomasi Kota bagi pemerintah daerah anggota UCLG ASPAC untuk memperkuat kemampuan daerah dalam melakukan kerjasama untuk mencapai TPB. Informasi lebih lanjut terkait LOCALISE SDGSs dapat diakses melalui Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling memiliki 3 juta hektar hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang kilometer wilayah pesisir Indonesia. Jumlah ini berkontribusi sebanyak 23% dari jumlah keseluruhan ekosistem mangrove di dunia. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami degradasi sebanyak 40% pada kawasan hutan mangrove dan kondisi ini menjadikan Indonesia penyumbang 42% emisi gas rumah kaca akibat rusaknya ekosistem pesisir, termasuk rawa, mangrove dan rumput mangrove di kawasan pesisir Cirebon adalah salah satu kawasan hutan mangrove yang mengalami degradasi, terutama di daerah Kesunean Selatan. Perubahan alih fungsi lahan menjadi tambak ikan dan perumahan penduduk menjadi alasan utama degradasi di wilayah ini. Perumahan penduduk yang berada di Kesunean Selatan sering merasakan dampak dari banjir rob tahunan, dimana air laut masuk ke rumah-rumah setelah melewa kawasan mangrove yang rusak, tambak ikan dan merembes ke rumah hingga jamban penduduk. Untuk menghadapi situasi ini, dibutuhkan solusi yang dak hanya dapat menjaga ekosistem laut dan pesisir, tapi juga menyelamatkan perekonomian nelayan melalui pola pemanfaatan yang lestari. Warga pun mulai memperbaiki kawasan mangrove yang tersisa, terutama tanaman mangrove jenis bakau dan jenis api-api yang merupakan tanaman mangrove lokal. Upaya ini turut didukung Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon untuk menerapkan sistem pengelolaan pesisir terpadu dari tahun 2001 hingga 2005, kemudian dilanjutkan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKP3 Kota Cirebon hingga tahun itu, warga juga melakukan pengendalian banjir dan longsor melalui pemanenan air hujan, pembuatan biopori dan tanggul di pinggir sungai Kesunean. Peningkatan ketahanan pangan juga dilakukan dengan pengelolaan tambak ikan bandeng dan mujaer milik warga, penerapan urban farming, serta REVITALISASI TERPADU KAWASAN MANGROVE KOTA CIREBONpemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman obat dan ternak ayam. Terkait pengelolaan sampah, warga mendirikan Bank Sampah untuk mengajarkan pemilahan, pewadahan dan pengumpulan sampah yang kemudian dijadikan kompos sampah organik dan barang daur ulang kompos anorganik. Dalam proses pelaksanaan perbaikan kawasan pesisir di wilayah Kesunean, warga juga bekerjasama dengan Rumah Zakat dan PT. Arteria Daya Mulia, dan mendapatkan berbagai penghargaan seper Juara I lomba K3 ngkat Kelurahan dan Juara II Lomba K3 ngkat Kecamatan. Wilayah hutan mangrove di Kesunean Selatan saat ini sedang diproyeksikan menjadi kawasan wisata di Kota Cirebon, melengkapi wisata yang sudah ada. Program revitalisasi kawasan mangrove yang integraf di Kesunean Selatan, Cirebon, merupakan bentuk nyata Kota Cirebon terhadap pencapaian TPB 14 Ekosistem Laut, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, TPB 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan, serta TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. SAS, TAKABAR DAERAHSumber hp// 7Untuk mengetahui lebih lanjut terkait tujuan dalam TPB, silahkan pindai QR C ode di atas. Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling 8REVIEW BUKU1hps// bersama Brazil dan Zaire, dikenal sebagai negara megabiodiversitas dunia, atau negara yang kaya akan keanekaragaman haya.1 Sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Keanekaragaman haya pada ekosistem Laut adalah salah satu fokus dari berbagai kegiatan yang mendapatkan hibah dari Yayasan Keanekaragaman Haya KEHATI sejak didirikan pada tahun 1994 oleh Bapak Emil Salim, Koesnadi Hardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, Kismadi, dan Nono Anwar Untuk edisi kali ini, personil m KABAR TPB selaku Knowledge Management Officer LOCALISE SDGs, Si Aminah Syahidah berhasil melakukan wawancara jarak jauh dengan Direktur Program Yayasan KEHATI, Ronny Megawanto, terkait program Yayasan KEHATI pada Ekosistem Laut sebagai upaya mendorong pencapaian TPB, terutama TPB 14, serta menemukenali dampak COVID-19 terhadap TPB 14. EKOSISTEM LAUT, TPB 14 DAN DAMPAK COVID-19Si Aminah Syahidah SAS Terimakasih atas waktunya, Pak Rony. Sebagai pembuka, dapatkan Bapak jelaskan program-program dari Yayasan KEHATI yang terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut?Ronny Megawanto RM Yayasan KEHATI saat ini memiliki dua signature program yang dapat dikatakan terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut. Program pertama adalah yaitu Pengelolaan Sampah yang berada di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Program kedua adalah Pengelolaan Marine Protected Area MPA melalui Blue Abadi Fund yang berada di wilayah kepala burung Papua Barat. Seper kita ketahui, wilayah ini memiliki 10 Pengelolaan Sampah di Pulau Harapan dimulai dari upaya untuk mengurangi penambahan sampah plask didukung dengan aplikasi e-nyelam. Aplikasi ini menjadi acuan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Harapan untuk Do and Don’t Yang boleh dan dak boleh dilakukan. Salah satunya adalah dak membawa kantong dan botol plask ke pulau. Sesampainya di Pulau Harapan, jika mereka ingin minum, warung-warung setempat menyediakan botol isi ulang, serta alat makan pun yang berasal dari bahan plask menggunakan bahan plask yang dapat digunakan berkali-kali. Untuk sampah plask yang sudah ada, program ini juga melakukan pendampingan bagi ibu-ibu setempat agak dapat mendaur ulang sampah plask menjadi buah tangan yang dapat dijual kepada wisatawan. Program Blue Abadi Fund sendiri berbeda dengan program dari Lembaga lain yang fokus pada pendampingan. Blue Abadi Fund adalah program grant atau hibah bagi organisasi masyarakat sipil di Papua Barat yang memiliki kegiatan melindungi wilayah laut di Menurut pandangan Bapak, bagaimana upaya pencapaian TPB 14 di tataran nasional?RM Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 pada target 5 menyebutkan melestarikan sedaknya 10 % dari wilayah pesisir laut . Saat ini di ngkat nasional masih belum ditentukan apakah 10% tersebut adalah kawasan OECM Other Effecve area-based Conservaon Measures /area selain dari kawasan lindung yang secara geografis dikelola dan diatur dengan cara jangka panjang, atau OPINIHutan menyediakan jasa lingkungan dan ekosistem yang sangat penng bagi kehidupan manusia dan hidupan liar. Sustainable Development Goals SDGs/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB menyebutkan hutan secara eksplisit di dalam 2 dua tujuan TPB; TPB 15 Ekosistem Darat dan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, dimana pengelolaan hutan menjadi fokus utama melalui upaya perlindungan, pemulihan, dan pemanfaatan ekosistem hutan secara lestari, serta menghenkan kehilangan keanekaragaman haya. Pelaksanaan TPB berkaitan erat dan berdampak terhadap hutan, sehingga memahami keberadaan hutan dalam konteks TPB untuk mereduksi dampak negaff terhadap hutan dan keanekaragaman haya di dalamnya menjadi sangat penng. Buku ini Wawancara Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony MegawantoDirektur Program Yayasan KEHATISumber Foto Koleksi Pribadikawasan konservasi yang sudah ada atau kawasan gabungan keduanya. Untuk OECM sendiri saat sedang dinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena Indonesia sebagai anggota Convenon of Biological Diversity CBD didorong untuk mengidenfikasi OECM pada wilayah masing-masing untuk diajukan ke World Environment Monitoring Center Programme PBB untuk masuk dalam Database Dunia tentang Kawasan Apakah ada tantangan yang dihadapi dan apa solusinya?RM Jika dikalkulasi, 10% yang dimaksud oleh TPB 14 target 5 sama dengan 30 juta hektar wilayah pesisir laut. Indonesia sendiri sudah memiliki 20 juta hektar yang berada di kawasan konservasi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengelola wilayah konservasi ini secara efekf agar luasnya dak berkurang. Untuk mencari solusinya tentu membutuhkan kerja sama seluruh pihak dari pemerintah, praksi, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan media. Saya lihat ini sejalan dengan prinsip TPB yaitu kerja sama mul pihak. SAS Saat ini dunia sedang bersama-sama menghadapi Pandemi COVID-19. Menurut Bapak, bagaimana dampak COVID-19 pada TPB 14?RM Saya akan melihat dari sisi industri perikanan. Kegiatan utama dalam rantai pasok industri perikanan adalah operasi penangkapan ikan. Armada penangkapan ikan skala besar membutuhkan awak kapal dalam jumlah yang dak sedikit. Masalahnya, para awak kapal mengalami kesulitan bekerja keka diwajibkan mengenakan masker. Apalagi jika diharuskan jaga jarak dengan awak kapal lainnya. Kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak ini, sebagai cara untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19, menjadi disinsenf bagi awak kapal perikanan untuk pergi melaut. Di sisi lain, dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 menjadi insenf bagi mereka untuk nggal di rumah stay at home. Hal yang berbeda terjadi bagi nelayan subsisten dan kecil di negara berkembang yang dak memperoleh dukungan pemerintah jika dak melaut. Mereka umumnya melaut dak jauh dari pantai, melaut hanya satu-dua hari, dan memiliki jaring sosial yang cukup kuat di desa pesisir. Hasil tangkapan mereka sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkurangnya awak kapal penangkapan ikan membuat pengusaha perikanan skala besar kesulitan menjalankan armada penangkapan ikan. Padahal permintaan dan harga ikan kemasan mengalami peningkatan selama wabah COVID-19. FAO, misalnya, melaporkan bahwa saat ini di pasar Eropa sedang terjadi peningkatan permintaan untuk ikan kaleng makarel dan sarden. Hal yang sama terjadi untuk ikan cakalang skipjack tuna dan madidihang yellowfin tuna.SAS Bagaimana dengan dampak posif dari COVID-19 ini?RM Penurunan operasi penangkapan ikan di laut bisa berdampak posif bagi ekosistem laut. Hal yang sama pernah terjadi selama perang dunia I dan II dimana hasil suatu penelian menunjukan terjadinya pemulihan stok ikan secara signifikan. Dampak dari COVID-19 mungkin dak sesignifikan perang dunia dimana kegiatan penangkapan ikan berhen selama 3-5 tahun. Meskipun buk pemulihan ekosistem akibat COVID-19 masih bersifat anekdotal, namun telah terlihat peningkatan kehadiran mamalia laut paus orca, lumba-lumba, dan anjing laut di kawasan-kawasan yang sebelumnya dak tercatat kehadirannya. Hal tersebut disampaikan oleh Carlos Duarte, ketua Pusat Penelian Laut Merah, yang berkonsorsium dengan peneli dari UK, Kanada, Spanyol, dan Saudi Arabia. Namun demikian praktek IUUF ilegal, unreported, unregulated fishing tetap saja terjadi. Hal ini terbuk dengan tertangkapnya 5 kapal asing ilegal di Laut Natuna dan Laut Sulawesi oleh patroli KKP selama pandemi COVID-19 yang berasal dari Filipina 3 kapal dan Vietnam 2 kapal. SASSustainable Development Goals Their impact on forests and peoplexxxiv + 617Pia Kala, Carol J. Pierce Colfer, Wil De Jong, Glenn Galloway, Pablo Pacheco, Georg WinkelCambridge University Press, Cambridge, UK2019merupakan kolaborasi penulis yang terdiri dari 114 kontributor yang dirangkum oleh 6 penyunng dari berbagai negara, termasuk Finlandia, Amerika Serikat, Jepang, China, Indonesia, dan Jerman. Para penulis mengulas kaitan dan dampak antara 17 tujuan TPB dengan hutan, baik dampak TPB terhadap keberadaan hutan, maupun kontribusi eksosistem hutan terhadap pencapaian TPB. Secara komprehensif, buku ini menguraikan ga bentuk hubungan antara agenda TPB dengan hutan, yaitu; Bagaimana hutan berkontribusi terhadap pencapaian TPB, terutama pada TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 6 Air dan Sanitasi Layak, SDG 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, TPB 14 Ekosistem Laut, dan TPB 15 Ekosistem Darat. Bagaimana pembangunan berdampak terhadap deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastuktur, 2 Tanpa Kelaparan, 7 Energi Bersih dan Terjangkau. Para penulis turut mengulas agenda TPB yang paling berdampak terhadap kelestarian dan pemulihan hutan dari TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim, dan TPB 15 Ekosistem Laut dan bagaimana hutan berdampak terhadap kemitraan dalam mencapai tujuan TPB sesuai TPB 17. Penngnya proses refleksi para pihak, perumusan kebijakan dan strategi implementasi TPB yang tepat agar mengurangi dampak negave terhadap hutan juga diulas, dengan menempatkan Hutan sebagai hal yang sangat fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Buku ini dapat diperoleh secara daring melalui hps// JI Walikota Surabaya. Pemerintah perlu melengkapi pendekatan dalam upaya kesetaraan gender, dengan sosialisasi terhadap peran ayah dalam pengembangan calon pemimpin kedua, perlunya membantu perempuan dewasa untuk dimilikinya. Pemimpin perempuan perlu diberdayakan untuk mampu dimilikinya, dan membangun sikap Pemimpin perempuan perlu melihat sebagai pemimpin akan memberikan pengetahuan yang lebih luas, dan pengetahuan ini bermanfaat dalam dalam membuka wawasan anaknya. Pemerintah perlu menekankan role model pemimpin perempuan yang hidup bersalah berperan sebagai ibu/istri dan pemimpin perempuan di Indonesia, yang terkait erat dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 5 yaitu kesetaraan gender, adalah perjuangan yang panjang. Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat dapat mempengaruhi pencapaian Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 4 tentang Pendidikan Berkualitas. Pencapaian TPB 5 perlu dimulai sejak perempuan kecil di keluarganya masing-masing. Berangkat dari keluarga, kesetaraan gender dan peningkatan pemimpin perempuan bermula. Peran pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semakin mendorong implementasi PUG, dan mendorong ayah agar berperan dalam meningkatkan agensi dari anak perempuannya. ibu/istri dan pemimpin, juga perlu diterima dengan tangan terbuka, jamak itu bisa bersinergi dan saling bersama Brazil dan Zaire, dikenal sebagai negara megabiodiversitas dunia, atau negara yang kaya akan keanekaragaman haya.1 Sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh laut, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Keanekaragaman haya pada ekosistem Laut adalah salah satu fokus dari berbagai kegiatan yang mendapatkan hibah dari Yayasan Keanekaragaman Haya KEHATI sejak didirikan pada tahun 1994 oleh Bapak Emil Salim, Koesnadi Hardjasoemantri, Ismid Hadad, Erna Witoelar, Kismadi, dan Nono Anwar Untuk edisi kali ini, personil m KABAR TPB selaku Knowledge Management Officer LOCALISE SDGs, Si Aminah Syahidah berhasil melakukan wawancara jarak jauh dengan Direktur Program Yayasan KEHATI, Ronny Megawanto, terkait program Yayasan KEHATI pada Ekosistem Laut sebagai upaya mendorong pencapaian TPB, terutama TPB 14, serta menemukenali dampak COVID-19 terhadap TPB 14. Si Aminah Syahidah SAS Terimakasih atas waktunya, Pak Rony. Sebagai pembuka, dapatkan Bapak jelaskan program-program dari Yayasan KEHATI yang terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut?Ronny Megawanto RM Yayasan KEHATI saat ini memiliki dua signature program yang dapat dikatakan terkait langsung dengan TPB 14 Ekosistem Laut. Program pertama adalah yaitu Pengelolaan Sampah yang berada di Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Program kedua adalah Pengelolaan Marine Protected Area MPA melalui Blue Abadi Fund yang berada di wilayah kepala burung Papua Barat. Seper kita ketahui, wilayah ini memiliki 10 Pengelolaan Sampah di Pulau Harapan dimulai dari upaya untuk mengurangi penambahan sampah plask didukung dengan aplikasi e-nyelam. Aplikasi ini menjadi acuan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Harapan untuk Do and Don’t Yang boleh dan dak boleh dilakukan. Salah satunya adalah dak membawa kantong dan botol plask ke pulau. Sesampainya di Pulau Harapan, jika mereka ingin minum, warung-warung setempat menyediakan botol isi ulang, serta alat makan pun yang berasal dari bahan plask menggunakan bahan plask yang dapat digunakan berkali-kali. Untuk sampah plask yang sudah ada, program ini juga melakukan pendampingan bagi ibu-ibu setempat agak dapat mendaur ulang sampah plask menjadi buah tangan yang dapat dijual kepada wisatawan. Program Blue Abadi Fund sendiri berbeda dengan program dari Lembaga lain yang fokus pada pendampingan. Blue Abadi Fund adalah program grant atau hibah bagi organisasi masyarakat sipil di Papua Barat yang memiliki kegiatan melindungi wilayah laut di Menurut pandangan Bapak, bagaimana upaya pencapaian TPB 14 di tataran nasional?RM Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 pada target 5 menyebutkan melestarikan sedaknya 10 % dari wilayah pesisir laut . Saat ini di ngkat nasional masih belum ditentukan apakah 10% tersebut adalah kawasan OECM Other Effecve area-based Conservaon Measures /area selain dari kawasan lindung yang secara geografis dikelola dan diatur dengan cara jangka panjang, atau kawasan konservasi yang sudah ada atau kawasan gabungan keduanya. Untuk OECM sendiri saat sedang dinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena Indonesia sebagai anggota Convenon of Biological Diversity CBD didorong untuk mengidenfikasi OECM pada wilayah masing-masing untuk diajukan ke World Environment Monitoring Center Programme PBB untuk masuk dalam Database Dunia tentang Kawasan Apakah ada tantangan yang dihadapi dan apa solusinya?RM Jika dikalkulasi, 10% yang dimaksud oleh TPB 14 target 5 sama dengan 30 juta hektar wilayah pesisir laut. Indonesia sendiri sudah memiliki 20 juta hektar yang berada di kawasan konservasi. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mengelola wilayah konservasi ini secara efekf agar luasnya dak berkurang. Untuk mencari solusinya tentu membutuhkan kerja sama seluruh pihak dari pemerintah, praksi, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan media. Saya lihat ini sejalan dengan prinsip TPB yaitu kerja sama mul pihak. SAS Saat ini dunia sedang bersama-sama menghadapi Pandemi COVID-19. Menurut Bapak, bagaimana dampak COVID-19 pada TPB 14?RM Saya akan melihat dari sisi industri perikanan. Kegiatan utama dalam rantai pasok industri perikanan adalah operasi penangkapan ikan. Armada penangkapan ikan skala besar membutuhkan awak kapal dalam jumlah yang dak sedikit. Masalahnya, para awak kapal mengalami kesulitan bekerja keka diwajibkan mengenakan masker. Apalagi jika diharuskan jaga jarak dengan awak kapal lainnya. Kewajiban menggunakan masker dan jaga jarak ini, sebagai cara untuk menghindari terjadinya penularan COVID-19, menjadi disinsenf bagi awak kapal perikanan untuk pergi melaut. Di sisi lain, dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 menjadi insenf bagi mereka untuk nggal di rumah stay at home. Hal yang berbeda terjadi bagi nelayan subsisten dan kecil di negara berkembang yang dak memperoleh dukungan pemerintah jika dak melaut. Mereka umumnya melaut dak jauh dari pantai, melaut hanya satu-dua hari, dan memiliki jaring sosial yang cukup kuat di desa pesisir. Hasil tangkapan mereka sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkurangnya awak kapal penangkapan ikan membuat pengusaha perikanan skala besar kesulitan menjalankan armada penangkapan ikan. Padahal permintaan dan harga ikan kemasan mengalami peningkatan selama wabah COVID-19. FAO, misalnya, melaporkan bahwa saat ini di pasar Eropa sedang terjadi peningkatan permintaan untuk ikan kaleng makarel dan sarden. Hal yang sama terjadi untuk ikan cakalang skipjack tuna dan madidihang yellowfin tuna.SAS Bagaimana dengan dampak posif dari COVID-19 ini?RM Penurunan operasi penangkapan ikan di laut bisa berdampak posif bagi ekosistem laut. Hal yang sama pernah terjadi selama perang dunia I dan II dimana hasil suatu penelian menunjukan terjadinya pemulihan stok ikan secara signifikan. Dampak dari COVID-19 mungkin dak sesignifikan perang dunia dimana kegiatan penangkapan ikan berhen selama 3-5 tahun. Meskipun buk pemulihan ekosistem akibat COVID-19 masih bersifat anekdotal, namun telah terlihat peningkatan kehadiran mamalia laut paus orca, lumba-lumba, dan anjing laut di kawasan-kawasan yang sebelumnya dak tercatat kehadirannya. Hal tersebut disampaikan oleh Carlos Duarte, ketua Pusat Penelian Laut Merah, yang berkonsorsium dengan peneli dari UK, Kanada, Spanyol, dan Saudi Arabia. Namun demikian praktek IUUF ilegal, unreported, unregulated fishing tetap saja terjadi. Hal ini terbuk dengan tertangkapnya 5 kapal asing ilegal di Laut Natuna dan Laut Sulawesi oleh patroli KKP selama pandemi COVID-19 yang berasal dari Filipina 3 kapal dan Vietnam 2 kapal. SASNewsleer 9 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, melalui surat edaran tertanggal 16 April 2020, menyatakan akan menunda pelaksanaan Musyawarah Nasional VI yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 3 Juli 2020. Surat Edaran yang ditandatangi oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menerangkan bahwa keputusan penundaan hingga waktu yang ditentukan kemudian ini diambil berdasarkan situasi Pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh Indonesa serta berbagai kebijakan mulai Tim LOCALISE SDGs UCLG ASPAC – APEKSI turut berduka atas wafatnya Bapak H. Syahrul, Walikota Tanjung Pinang pada hari Selasa 28/04/2020 pukul WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib, Tanjung Tanjung Pinang adalah salah satu mitra LOCALISE SDGs untuk wilayah Barat. Dibawah kepemimpinan beliau, pelaksanaan melokalkan TPB menjadi sebuah prakk baik yang disampaikan pada acara Internaonal Summit on Intercity Collaboraon, yang di selenggarakan oleh UCLG ASPAC dan Pemerintah Kota Hamamatsu pada Oktober 2019 lalu di Kota Hamamatsu, Jalan Bapak H. Syahrul. Semoga semangat Bapak dalam melokalkan TPB menjadi inspirasi bagi kita semua. DUKAPENUNDAAN MUSYAWARAH NASIONAL VI APEKSI 2020Newsleer 10dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 COVID-19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah dan dengan memperhakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 COVID-19, serta keputusan memberlakuan PSBB di sejumlah pemerintah kota lainnya. SAS ResearchGate has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.
Geomorfologimeskipun lebih menekankan pada bentanglahan saat sekarang, akan memperoleh manfaat yang maksimum apabila disertai dengan pendekatan historis. 01. PENGERTIAN BENTANG LAHAN. I. stilah
Materi kelas 4 SD, rangkuman jawaban karakteristik bentang alam Indonesia, apa saja? - Kids, kali ini kita akan mempelajari mengenai bentang alam. Nah, materi ini berdasarkan buku tematik kelas 4 SD. Pada artikel ini kita akan mencari tahu rangkuman jawaban karakteristik bentang alam Indonesia, apa saja? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI bentang alam merupakan pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan Bumi. Baca Juga Isi Jawaban Kelas 4 Tema 2, Apa yang Terjadi Jika Kita Tidak Menghemat Energi Listrik? Seperti gunung, sungai, lembah, dan sebagainya. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan. Untuk lebih lengkapnya, simak pembahasan berikut ini mengenai rangkuman jawaban, karakteristik bentang alam Indonesia. Karakteristik Bentang Alam Indonesia Materi kelas 4 SD, rangkuman jawaban karakteristik bentang alam Indonesia, apa saja? Terdiri dari perairan dan daratan, berikut ini karakteristik bentang alam Indonesia, antara lain 1. Dataran Rendah Dataran rendah adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk pertanian, peternakan, perkantoran, perumahan, dan industri. Contoh kota Jakarta dan Balikpapan. Baca Juga Apa Fungsi Setiap Bagian dari Tumbuhan? Materi Kelas 4 SD Tema 3 2. Dataran Tinggi Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang berada dalam ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi Dieng. 3. Pegunungan dan Gunung Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling menyambung tinggi, luas, dan memanjang. Pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata seperti Gunung Bromo di Jawa Timur. Gunung merupakan permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter. 4. Lembah dan Ngarai Lembah adalah wilayah darat yang cekung dan rendah dibanding di daerah sekitarnya, terdapat di kaki gunung, kiri, dan kanan sungai. Contoh Lembah Baliem di Papua. Ngarai merupakan lembah yang memiliki ukuran lebih dalam dan luas. Biasanya wilayah ini banyak digunakan untuk bercocok tanam dan pemukiman. Contoh Ngarai Sianok di Sumatera Barat Baca Juga Isi Jawaban Kelas 4 Tema 2, Apa Manfaat Kincir Angin dalam Kehidupan Sehari-hari? 5. Tanjung dan Semenanjung Tanjung dan semenanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Perbedaannya terletak pada ukurannya. Contoh Tanjung Priok, Jakarta. Wilayah Perairan Wilayah perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Contohnya sungai, waduk, danau, rawa, selat, teluk, dan laut. Nah, itukah karakteristik bentang alam Indonesia, Kids. - Ayo kunjungi dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani dunia pelajaran anak Indonesia. Artikel ini merupakan bagian dari Parapuan Parapuan adalah ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya. PROMOTED CONTENT Video Pilihan
hrW9P. bentang alam yang cocok dijadikan daerah industri adalah
